Peringatan Hari Aksara Internasional Ke-44 2009 Dipusatkan di Cilegon

Puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-44 2009 yang akan digelar pada Selasa (8/09/2009) akan dipusatkan di halaman Hotel Mangkuputra, Cilegon, Provinsi Banten. Agenda tahunan ini akan dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono, dan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Peringatan HAI mengambil tema Hari Aksara Internasional ke-44 Mewujudkan Pendidikan Keaksaraan sebagai Gerakan Pemberdayaan Masyarakat. Pada kesempatan tersebut Mendiknas akan menyerahkan penghargaan Anugerah Aksara kepada enam gubernur, 19 bupati, dan delapan walikota yang berprestasi dalam menyukseskan program pemberantasan buta aksara. Penghargaan juga akan diberikan kepada tutor, tokoh pendidikan nonformal, wartawan, dan masyarakat umum.

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad mengatakan, peringatan HAI ke-44 dirangkai dengan berbagai kegiatan yaitu pameran keaksaraan pada 7 - 8 September 2009 di Hotel Mangkuputra, Cilegon; talkshow di TVRI; dan temu nasional pada Minggu, (6/09/2009) di Hotel Permata Krakatau, Cilegon. "Hari Aksara Internasional pada tahun ini merupakan tonggak pembatas karena kita punya target Renstra tahun 2009 ini minimal sisa penduduk buta aksara lima persen," katanya saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Jakarta, Jumat (4/09/2009).

Hamid menyebutkan, berdasarkan perhitungan sementara dari Pusat Statistik Pendidikan (PSP) diproyeksikan pada tahun 2009 ini angka prosentasi buta aksara tidak bisa persis lima persen. "Masih sisa 5,03 persen. Ini masih nanti kemungkinan bisa berkembang karena kami masih menunggu laporan resmi dari setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang melaksanakan program ini," katanya.

Namun demikian, lanjut Hamid, mulai tahun ini program pemberantasan buta aksara tidak lagi hanya sekedar menghitung angka - angka prosentase dan angka capaian sesuai dengan Renstra, tetapi lebih dari itu yaitu mengadopsi program Literacy Initiative for Empowerment yang dirintis oleh UNESCO. Program ini ditujukan bagi negara - negara yang angka buta aksaranya tinggi. "Indonesia baru masuk pada tahap ketiga untuk melaksanakan (program) ini bersama - sama dengan Cina dan beberapa negara lainnya.

Hamid mengatakan, inti dari program ini adalah bahwa program pemberantasan buta aksara harus memberdayakan dan bisa memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar melek aksara saja, tetapi diupayakan setelah melek aksara ada upaya - upaya pemberdayaan yang arahnya adalah pemberdayaan secara ekonomi untuk kesejahteraan. "Pemberdayaan di bidang sosial budaya dalam rangka melestarikan aspek - aspek sosial budaya dan komunalitas yang berkembang di masyarakat termasuk di dalam menjaga kelestarian lingkungan," katanya.

Hamid mengatakan, pemberantasan buta aksara akan difokuskan di 142 kabupaten yang angka buta aksaranya di atas lima persen. Fokus lainnya adalah menangani komunitas khusus seperti masyarakat Badui dan pemberdayaan perempuan. Dia menyebutkan, dari sisa penduduk buta aksara sekira delapan juta orang sebanyak 76 persen adalah penduduk usia 45 tahun ke atas. Untuk itu, kata dia, diperlukan strategi lain. "Bukan belajar keaksaraan yang dipentingkan, tetapi lebih banyak kepada kelompok belajar usaha. Jadi life skill dulu yang kita berdayakan ke mereka," katanya.

Beberapa praktek terbaik program pemberantasan buta aksara seperti yang dilakukan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan program inova kreatif keaksaraan sistem 32 hari bisa baca, tulis, dan hitung juga akan dikembangkan. "Sistem yang dikembangkan di Karawang ini akan diadopsi oleh Nusa Tenggara Barat. Seluruh kabupaten di NTB akan mengadopsi," katanya.

Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PNFI Depdiknas Ella Yulaelawati mengatakan, kendala pemberantasan penduduk buta aksara usia 15 - 44 tahun adalah mereka kebanyakan dari etnis terpencil dan pedalaman, sedangkan kedala makro adalah penduduk usia 45 tahun ke atas. "Masalahnya sudah kurang motivasi belajar dan masalah fisik," katanya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, kata Ella, adalah melalui program pemberdayaan perempuan seperti penerbitan Koran Ibu sebagai media menulis dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. "Orang - orang tua dan dewasa memperoleh bahan ajar dari mereka sendiri, sehingga tidak merasa digurui," katanya.

Ella menambahkan, unit cost anggaran untuk pemberantasan buta aksara bagi 1,2 juta sasaran adalah Rp400.000,00 per sasaran. "Sekitar 600 miliar. Tahun 2010 tentu berkurang karena sasarannya berkurang," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Eko Endang Koswara menyampaikan, pada awalnya provinsi yang sembilan tahun lalu adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat ini merupakan daerah lumbung buta aksara dan termasuk sepuluh besar provinsi yang buta aksaranya tinggi. "Sekarang Provinsi Banten sudah pada urutan ke tujuh terkecil dari tingkat nasional," katanya.

Eko menyebutkan, penderita buta aksara di Provinsi Banten tinggal 155.305 jiwa atau 2,37 persen dan dari delapan kabupaten kota di wilayah ini ada dua kota dan satu kabupaten yang sudah tuntas buta aksaranya yakni Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kabupaten Serang. "Upaya yang kita lakukan dengan pendekatan dan strategi blok, vertikal, dan horisontal dan juga kemitraan dengan organisasi dan lembaga terkait

Lowongan CPNS Depdiknas 2.565 Orang

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada 2009 akan menerima 2.565 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Alokasi sumber daya manusia (SDM) tersebut untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 1.700 orang formasi dosen dan selebihnya sekitar 800 orang untuk tenaga teknisi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdiknas Mashuri Maschab saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Jakarta, Selasa (15/09/2009).

Hadir pada acara Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Depdiknas Hindun Basri Purba dan Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas M. Muhadjir.

Mashuri mengatakan, pada 2009 Depdiknas memberikan porsi yang agak banyak bagi kebutuhan tenaga teknisi. Hal ini, kata dia, dilakukan untuk mengimbangi tenaga - tenaga teknis non-dosen yang diperlukan di perguruan tinggi dan di kantor Depdiknas. "Kita juga butuh tenaga - tenaga terampil," katanya.

Biro kepegawaian, lanjut Mashuri, akan menyelenggarakan seleksi dasar secara nasional untuk memperoleh kualifikasi minimal bagi seorang CPNS. Seleksi tahap kedua adalah seleksi substansi di bidang tugas masing - masing. "Persyaratan untuk melamar di Depdiknas sangat sederhana," katanya.

Pertama, kata Mashuri, surat lamaran ditulis dengan tangan ditujukan kepada Menteri. Kemudian melengkapi foto copy ijazah yang disahkan dan pas photo 3X4. Setelah dinyatakan diterima kemudian calon diminta melengkapi kartu kuning, catatan kepolisian, dan keterangan sehat. Informasi selengkapnya dapat dilihat di laman www.depdiknas.go.id dan di papan pengumuman Depdiknas.

Hindun mengatakan, khusus penerimaan CPNS di lingkup Sekretariat Jenderal Depdiknas informasi pendaftaran dimulai 14 September - 6 Oktober 2009. Lokasi pendaftaran dan penyerahan berkas dilakukan di Pusdiklat Pegawai Jalan Cinangka Km.19 Sawangan, Depok. "Kuota total 82 orang terdiri atas 75 untuk di Depdiknas, Senayan, empat di Balai Grafika Medan, dan tiga di Balai Grafika Makassar