Pemilihan Rektor juga Memperhatikan Pilihan Publik

Kementerian Pendidikan Nasional memiliki hak suara 35 persen dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi negeri. Aturan tersebut berlaku setelah diberlakukannya PP 66/2010 dan Permendiknas 24/2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah. Dalam falsafah pemilihan bersama, harus disepakati tata aturan yang akan diambil, termasuk terhadap hasil yang nantinya akan menentukan siapa yang akan terpilih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas Djoko Santoso menyampaikan, ada sembilan kriteria yang dipakai Kemdiknas dalam memilih rektor perguruan tinggi. Sembilan kriteria tersebut meliputi; kepakaran, pengetahuan tentang perguruan tinggi pemerintah dalam tridarma. Berikutnya, pengalaman manajemen perguruan tinggi, pandangan pengembangan perguruan tinggi pemerintah untuk yang akan datang, wawasan tentang pendidikan tinggi, kepedulian terhadap kebijakan nasional terkait dengan pendidikan tinggi, kepedulian terhadap perundingan nasional, kepedulian terhadap masalah masyarakat dan lingkungan, dan wawasan tentang internasionalisasi terkait perguruan tinggi.

"Selain sembilan kriteria itu, kami juga memperhatikan kondisi lapangan melalui public bot (pilihan publik)," kata Djoko saat memberikan keterangan pada jumpa pers di Kantor Kemdiknas, Selasa (29/03).

Sebelum diberlakukannya kedua aturan tersebut, senat perguruan tinggi menjaring semua nama bakal calon pimpinan. Dari hasil jaringan tersebut kemudian disaring tiga nama yang selanjutnya diserahkan kepada Kemdiknas untuk dipilih dan ditetapkan. Tapi setelah aturan tersebut berlaku, Kemdiknas tidak lagi langsung memilih dan menetapkan, melainkan duduk bersama dengan senat perguruan tinggi dalam sidang tertutup memilih dan menetapkan satu nama terpilih. Proporsi suara untuk Kemdiknas 35 persen dan senat universitas 65 persen.

Kenapa ada 35 persen bagi Kemdiknas, Djoko mengatakan, itu merupakan bagian dari birokrasi yang menegaskan bahwa pimpinan terpilih memiliki tugas tambahan sebagai birokrat, di samping tugas utamanya sebagai dosen yang memiliki jabatan akademik.

Dari tiga nama yang diajukan oleh senat perguruan tinggi kepada Kemdiknas, Kemdiknas memiliki waktu dua pekan untuk mempelajari dan memberikan penilaian sebelum akhirnya bersama-sama dengan senat universitas memutuskan satu nama.

Keunggulan Perguruan Tinggi Bukan untuk Dipertandingkan

Keunggulan perguruan tinggi atau universitas bukan untuk dipertandingkan, melainkan untuk dikolaborasikan bagi kepentingan umat manusia. Karena itu kehidupan di perguruan tinggi fasafahnya bukan saling menjatuhkan, melainkan saling bersinergi. Ini bisa dilihat dari publikasi-publikasi ilmiah yang dilakukan.
Demikian salah satu pokok pikiran Mendiknas Mohammad Nuh saat menyampaikan pidato penerimaan gelar kehormatan doktor honoris causa dari Universitas Teknologi Malaysia (UTM) Johor Bahru, Malaysia, Sabtu (26/3) siang. Hadir dalam acara yang dirangkai dengan kegiatan wisuda ke-46 itu beberapa rektor dari perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya, UI, ITB, IPB, Unesa.
Pemberian doktor HC dilakukan oleh Sultanat (isteri sultan Johor Bahru), Zarith Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, yang merangkap pimpinan UTM. Pada acara wisuda itu juga sebanyak 8 orang doktor dan 15 master asal Indonesia, turut diwisuda.
Dikatakan Mendiknas, membangun kerjasama yang erat antar perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) adalah mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing global guna meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Kawasan ASEAN merupakan kawasan di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 700 juta serta kekayaan sumberdaya alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,1% , ASEAN telah menjadi pusat pertumbuhan dan kekuatan ekonomi baru di dunia.
"Komitmen negara-negara ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar bebas pada tahun 2015 adalah tantangan dan sekaligus peluang bagi kita. Untuk itu kerjasama yang erat dalam bidang pendidikan mutlak diperlukan. Karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mengajak UTM untuk memperluas kerjasama yang lebih erat dan harmonis lagi dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia," katanya.

Dikatakannya, ada empat pilar didalam membangun kerjasama yang tidak boleh ditinggalkan, pilar pertama saling memahami, kedua saling pengertian, ketiga saling percaya, dan pilar keempat saling menguntungkan. "Keempat pilar ini menjadi penting sebagai landasan untuk menjalin sebuah kerja sama. Tentu saja dengan terlebih dahulu melihat kebutuhan masing-masing," katanya.

Pada bagian lain sambutannya, Nuh juga mengingatkan, kalau seseorang atau sebuah negara boleh memilih kawan, tapi tidak bisa dalam memilih tetangga, karena pada dasarnya tetangga adalah sesuatu yang melekat (given). "Karena itulah kerjasama dan menjaga hubungan baik dengan tetangga menjadi penting dan harus, karena hakekatnya memang bertetangga tidak bisa memilih," katanya.

Terhadap pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa, mantan Menkominfo ini mengatakan, pemberian gelar kehormatan yang diterima dari UTM ini bukan untuk dirinya, tapi untuk komunitas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

"Saya benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang saya lakukan semasa menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Sepuluh November, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Pendidikan Nasional mendapat perhatian yang luar biasa dari sebuah perguruan tinggi terbaik di Malaysia," katanya.

Tkj Smk Canda Bhirawa Pare Kediri :Pemerintah Dukung Universitas Trilogi Dalam upayanya membentuk lulusan yang terampil dan berdaya guna di masyarakat

Dalam upayanya membentuk lulusan yang terampil dan berdaya guna di masyarakat, pemerintah mendukung terbentuknya universitas trilogi. Karena harus diakui bahwa lulusan yang terampil, akan melahirkan kesejahteraan bagi bangsanya. "Kampus trilogi ini sangat dekat dengan masyarakat. Mahasiswanya juga bisa belajar dari masyarakat, sehingga lulusannya bisa mengerti kebutuhan masyarakat," demikian disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal pada talkshow mengenai universitas trilogi yang ditayangkan secara langsung oleh TVRI, Jumat malam (11/03/2011).

Universitas trilogi adalah universitas yang menggabungkan antara kewirausahaan dengan kemandirian. Gabungan atau kolaborasi tersebut adalah kolaborasi pendidikan dengan industri dan masyarakat.

Fasli menyebutkan, jumlah mahasiswa yang ada saat ini baru 18,7 persen dari jumlah penduduk usia 17-75 tahun. Angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan Malaysia (35 persen), Thailand (45 persen) dan Korea Selatan (91 persen). Jika Indonesia mampu meningkatkan angka partisipasi perguruan tingginya, terutama dengan mengedepankan keterampilan yang memadai, maka perekonomian bangsa juga akan meningkat.

Fasli juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki target untuk mendongkrak angka 18,7 persen tersebut menjadi 25 persen pada 2014 mendatang. "Perguruan tinggi pemerintah jumlahnya 83, terdiri dari 27 politeknik, dan sisanya universitas. Dari 83 perguruan tinggi tersebut hanya menampung 150 ribu mahasiswa. Maka dari itu, 250-300 ribu lagi diharapkan dari perguruan tinggi swasta," katanya.

Selain fokus pada peningkatan angka partisipasi di perguruan tinggi, Fasli meminta agar pihak kampus terus meningkatkan kualitas lulusannya agar tidak menambah jumlah pengangguran terdidik yang ada saat ini. Karena menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh menjadi menara gading, dia harus mampu memberikan kontribusi pada masyarakat. "Jangan sekedar menambah saja, tapi harus diperhatikan mutu dan relevansi dan semangat kewirausahaannya," katanya.

Mahasiswa perwakilan dari Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) juga turut hadir dalam talkshow tersebut, dan merupakan salah satu perguruan tinggi yang akan menjadi universitas trilogi ke depan.

Alumni STM Canda Bhirawa Pare: Mendiknas Lantik Kepala Pustekkom

Alumni STM Canda Bhirawa Pare ada tmen q 1 klas ga ya. ... Alumni STM Canda Bhirawa Pare reuni akbar sanyuri Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh melantik Dr. Ir. Ari Santoso, DEA sebagai Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Ari Santoso dilantik pada Selasa (15/03/2011) di Gedung Kemdiknas, menggantikan Dr. Ir. Lilik Gani H.A, M.Sc.

Dalam sambutannya Mendiknas menyampaikan tiga hal yang harus dipegang oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas, agar misi 5K yang dicanangkan Kemdiknas bisa terealisasi. Tiga hal tersebut adalah membiasakan diri untuk berbagi sumber daya yang dimiliki, mengintegrasikan proses, dan keterbukaan untuk menerima teknologi.

Adapun misi 5K yang dimaksud adalah ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian.

Mendiknas berharap, kehadiran Pusat Teknologi dan Komunikasi kedepan bisa menjadi tulang punggung bagi realisasi misi 5K tersebut. "Diharapkan kehadiran pustekkom kedepan diperbesar peran dan manfaatnya," katanya.

Usai pelantikan Ari Santoso mengatakan, akan melanjutkan perjuangan pimpinan yang sebelumnya. Ari menyadari tugasnya kedepan lebih berat karena tempat yang akan dipimpinnya merupakan tumpuan untuk efisiensi dan efektifitas. "Tugas kedepan lebih berat, karena tumpuan utama untuk efisiensi dan efektifitas ada di teknologi," katanya.

Begitu juga dengan Lilik Gani, usai pelantikan mengatakan akan terus mendukung Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan agar sesuai dengan harapan.

Selain Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, Mendiknas juga melantik dua pejabat eselon II lainnya. Yaitu, Dra. Hj. Teriska R. Setiawan, M.Ed sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, dan Drs. E. Nurzaman AM., M.Si., M.M. sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa, serta sepuluh pejabat eselon IV di lingkungan Kemdiknas. (aline)

Kemdiknas-ICMI Sepakat Tingkatkan Mutu SDM

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, di Aula Smesco UKM Jakarta, Rabu (2/03/2011). Nota tersebut berisi kesepakatan bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Penandatanganan MoU tersebut merupakan rangkaian acara ta'aruf dan pengukuhan pengurus ICMI Pusat 2010-2015. Menteri Nuh hadir bersama Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso.

Ketua Presidium ICMI Ilham A Habibie mengatakan, organisasinya berkomitmen memberdayakan masyarakat akar rumput. "Karenanya, ICMI konsisten dengan visi dan misi sebagai organisasi kemasyarakatan nonpolitis," ujarnya.

Ilham menambahkan, program pemberdayaan akar rumput tersebut terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta ketercapaian Millenium Development Goals (MDG). "Program-program ini memerlukan penerapan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) tepat guna yang diimbangi oleh etika dan moral berdasarkan imtak (iman dan takwa) yang kuat. Karenanya, dalam lima tahun mendatang, program-program ICMI tetap berlandaskan dasar pokok ICMI, yakni imtak dan iptek," katanya. (aline)

Kuota Naik, Seleksi Guru Diperketat

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal meminta agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menyeleksi calon guru dengan ketat . Hal ini disampaikannya berkenaan dengan adanya kekhawatiran akan lonjakan minat masyarakat terhadap profesi guru.

"Menyadari bahwa portofolio itu bisa dimanipulasi. Apalagi ada penambahan kuota yang besar dari 200 ribu ke 300 ribu orang pada tahun ini untuk guru negeri dan swasta. Silakan semua rekan-rekan memastikan keluaran dari PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) itu adalah guru yang profesional," katanya ketika bertemu dengan peserta rapat kerja nasional Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia, di Hotel Atlet Century Park, Kamis (3/03/2011).

Jika sebelumnya masalah pada guru seakan-akan disebabkan karena ketidakjelasan, kesejahteraan, perlindungan, dan sebagainya, saat ini ketika masalah tersebut mulai terjawab, ternyata biaya untuk melaksanakan itu sangat besar. Fasli mengatakan, pada 2006 belum ada anggaran untuk tunjangan profesi.

Namun, tahun ini sudah ada anggaran R24 triliun rupiah. Kalau dilihat dari struktur anggaran Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp249 triliun untuk 2011, sebesar Rp156 triliun diserahkan ke daerah. Dari jumlah tersebut, Rp94 triliun digunakan untuk gaji dasar guru dan tunjangan fungsional bagi guru nonpegawai negeri sipil. "Kalau sertifikasinya jalan terus, pada 2015 kami akan mengeluarkan dana Rp64 triliun untuk tunjangan profesi saja," katanya.

Atas dasar perhitungan tersebut, Fasli mengajak para peserta untuk membuat agenda dan merevitalisasi proses pembelajaran di LPTK baik negeri maupun swasta. Agar semua proses yang ada bisa membuat calon guru siap menjadi fasilitator yang berkualitas dalam dunia pembelajaran. "Kami ingin agar ada prosedur yang jelas cara mencari calon mahasiswa. Kami fasilitasi sedemikian rupa, agar 40-45 tahun mendatang, anak-anak kita tidak teraniaya," katanya.

Ke depan, diharapkan agar intake dari orang-orang yang mau menjadi guru makin jelas, yakni orang-orang yang memang dari awal sudah punya hati mau jadi guru. Dan harus dipastikan bahwa selama menjalani pendidikan di LPTK mereka dididik menjadi guru yang profesional. "Kombinasi antara faktor kognitif, afektif, psikomotor, harus menjadi jaminan sebelum mereka sebagai calon guru," katanya. (aline)