Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Sertifikasi Dosen dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). IPDN akan mensertifikasi sebanyak 62 dosen, sedangkan STIA-LAN masing-masing dari STIA-LAN Jakarta, STIA-LAN Bandung, dan STIA-LAN Makassar akan mensertifikasi sebanyak 32 dosen.
Penandatanganan MoU dilakukan antara Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia UGM Ainun Na'im dengan perwakilan masing - masing perguruan tinggi disaksikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti Depdiknas) Fasli Jalal di Gedung Depdiknas, Jakarta, Senin (13/07/2009) .
Fasli mengatakan, selain guru besar, pimpinan perguruan tinggi memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan hak - hak sebagai dosen profesional. "Hanya tugas - tugasnya saja yang dikecilkan dibandingkan dengan dosen. Untuk pimpinan sebetulnya tidak ada masalah tetap diikutkan dalam berbagai langkah - langkah (sertifikasi dosen) ini," katanya usai penandatanganan MoU.
Fasli mengungkapkan, melihat sejarah panjang pendidikan kedinasan dan kebutuhan di masa depan maka mudah - mudahan dengan Undang - Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) sudah bisa ada jalan keluarnya, sehingga nanti yang menjadi pendiri adalah Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan menteri masing - masing atau Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)."Kementrian dan LPND menyusun siapa yang akan duduk di majelis wali amanat yang menjamin representasi dari pada departemen atau lembaga non-departemen tersebut," katanya.
Kemudian, lanjut Fasli, diharapkan nanti proses pemilihan pimpinan, masalah anggaran tahunan, dan perencanaan sudah dikelola penuh oleh majelis wali amanat bersama stakeholdersnya. "Saya sarankan kepada teman-teman di pendidikan kedinasan nanti tolong dipelajari template - template BHP Pemerintah dari pendidikan kedinasan ini. Kemudian berikan masukan sebelum nanti menjadi lampiran dari Permendiknas tentang bagaimana tahapan dari satuan pendidikan tinggi di kedinasan menjadi BHP Pemerintah," katanya.
Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas Muchlas Samani mengatakan, sertifikasi dosen sudah mulai dilaksanakan untuk perguruan tinggi di luar Depdiknas. Dia mengatakan, Depdiknas dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan karena akan swadaya membiaya proses sertifikasinya. "Setelah dapat sertifikat juga akan membiayai tunjangannya masing - masing," katanya.
Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia UGM Ainun Na'im mengatakan, UGM mempunyai 180 assessor dan sudah melakukan assessment tahun lalu sebanyak hampir 300 orang dan pada 2009 akan melakukan sertifikasi sebanyak 400 orang. Dia mengatakan, assessor yang dimiliki UGM meliputi berbagai bidang ilmu baik ilmu alam maupun sosial humaniora. "Sehingga kami bisa membantu dan melaksanakan assessment untuk dosen - dosen di luar UGM khususnya yang disepakati hari ini adalah IPDN dan STIA. Ini adalah salah satu dari komitmen kami untuk bersama-sama mengembangkan lembaga pendidikan di Indonesia," katanya.
Ketua STIA-LAN Jakarta Johanes Basuki mengatakan, STIA-LAN telah berkomitmen bahwa setelah diakreditasi akan melakukan sertifikasi dosen dan guru besar. Dia menyebutkan, saat ini STIA-LAN telah memiliki sebanyak sembilan guru besar yang sudah disertifikasi. "Untuk tahap pertama dari sebanyak 32 dosen yang akan disertifikasi masing - masing sebanyak 17 dosen dari STIA-LAN Jakarta, sembilan dosen dari STIA-LAN Makassar, dan enam dosen dari STIA-LAN Bandung,
