| Biologi Pertanian Jilid 1 | |||
| Biologi Pertanian Jilid 1 | |||
| Kelas | : | 9 |  |
| Pengarang | : | Amelia Zulyanti Siregar,S.Si,M.Pd,dkk | |
| Penerbit | : | Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional |  |
| Tahun | : | 2008 | |
Rabu, 17 Maret 2010
Biologi Pertanian Jilid 1
Akomodasi Perhotelan Jilid 2
| Akomodasi Perhotelan Jilid 2 | |||
| Akomodasi Perhotelan Jilid 2 | |||
| Kelas | : | 9 | |
| Pengarang | : | Ni Wayan Suwithi,dkk | |
| Penerbit | : | Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional | |
| Tahun | : | 2008 | |
Program Kemitraan SMK Indonesia dan SMK Thailand
Jakarta, - Southeast Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) sebagai...
salah satu SEAMEO Center bertugas melayani negara-negara di Asia Tenggara dalam pengembangan di sektor pendidikan, utamanya dalam bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh mengadakan konferensi pers di Gerai Informasi dan Media (GIM) Kemendiknas dengan narasumber Anti Rismayanti, jabatan Staf IT Konten, SEAMOLEC, Kamis (25/2) sore.
Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand menyelenggarakan Program Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran kolaboratif antar sekolah.
"Kegiatan ini atas permintaan dari Menteri Pendidikan Thailand yang pernah mengadakan kunjungan ke SEAMOLEC dan SMK di Yogyakarta," kata Staf IT Konten, SEAMOLEC.
Anti menyebutkan, Indonesia mengirimkan 15 kepala sekolah SMK ke Provinsi Songkhla, Thailand Selatan, 11 kepala sekolah SMK dari Yogyakarta, dua dari Jawa Timur, dan dua dari Jawa Tengah untuk membangun kolaborasi pembelajaran antara sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dengan Thailand Selatan. Selama tiga hari mereka mengikuti workshop mulai 15 s.d. 19 Februari 2010. "Kegiatan selama workshop difasilitasi oleh Office of Vocational Education Commision dari Kementerian Pendidikan Thailand atau setingkat Direktorat Pembinaan SMK di Indonesia," katanya.
Melalui program ini juga diharapkan para guru di beberapa sekolah di kedua negara bisa melakukan riset bersama utamanya dalam penelitian tindakan kelas. "Di samping itu kita juga bisa sharing knowledge, kultur, dan berbagai nilai yang terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah yang berpartisipasi, " katanya.
Anti menyampaikan, karakteristik penduduk Thailand Selatan mendekati orang melayu karena berbatasan dengan Malaysia. Dia mengatakan, beberapa sekolah di sana sudah mempunyai kurikulum dalam bahasa Indonesia. "Jadi mereka memasukkan bahasa Melayu ke dalam kurikulumnya, sehingga itu dianggap sebagai persamaan dan kerjasama ini lebih mudah ke depannya," ujarnya.
Disamping itu, kata Anti, karakteristik SMK di Thailand dan di Indonesia ada perbedaan yang mendasar. SMK di Indonesia, menawarkan program secondary school selama tiga tahun, sedangkan di Thailand satu institusi ada program SMK, diploma, bahkan sampai sarjana. "Karakteristik siswa di Thailand juga cukup berbeda. Mereka yang masuk SMK lebih memilih untuk melanjutkan ke program diploma atau sarjana," katanya.
Ke depan, kata Anti, dalam rencana aksi diantaranya akan ada kerja sama pembelajaran khususnya pada bidang kejuruan yang bersifat produktif melalui sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang akan dikoordinasikan oleh SEAMOLEC.
salah satu SEAMEO Center bertugas melayani negara-negara di Asia Tenggara dalam pengembangan di sektor pendidikan, utamanya dalam bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh mengadakan konferensi pers di Gerai Informasi dan Media (GIM) Kemendiknas dengan narasumber Anti Rismayanti, jabatan Staf IT Konten, SEAMOLEC, Kamis (25/2) sore.
Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand menyelenggarakan Program Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran kolaboratif antar sekolah.
"Kegiatan ini atas permintaan dari Menteri Pendidikan Thailand yang pernah mengadakan kunjungan ke SEAMOLEC dan SMK di Yogyakarta," kata Staf IT Konten, SEAMOLEC.
Anti menyebutkan, Indonesia mengirimkan 15 kepala sekolah SMK ke Provinsi Songkhla, Thailand Selatan, 11 kepala sekolah SMK dari Yogyakarta, dua dari Jawa Timur, dan dua dari Jawa Tengah untuk membangun kolaborasi pembelajaran antara sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dengan Thailand Selatan. Selama tiga hari mereka mengikuti workshop mulai 15 s.d. 19 Februari 2010. "Kegiatan selama workshop difasilitasi oleh Office of Vocational Education Commision dari Kementerian Pendidikan Thailand atau setingkat Direktorat Pembinaan SMK di Indonesia," katanya.
Melalui program ini juga diharapkan para guru di beberapa sekolah di kedua negara bisa melakukan riset bersama utamanya dalam penelitian tindakan kelas. "Di samping itu kita juga bisa sharing knowledge, kultur, dan berbagai nilai yang terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah yang berpartisipasi, " katanya.
Anti menyampaikan, karakteristik penduduk Thailand Selatan mendekati orang melayu karena berbatasan dengan Malaysia. Dia mengatakan, beberapa sekolah di sana sudah mempunyai kurikulum dalam bahasa Indonesia. "Jadi mereka memasukkan bahasa Melayu ke dalam kurikulumnya, sehingga itu dianggap sebagai persamaan dan kerjasama ini lebih mudah ke depannya," ujarnya.
Disamping itu, kata Anti, karakteristik SMK di Thailand dan di Indonesia ada perbedaan yang mendasar. SMK di Indonesia, menawarkan program secondary school selama tiga tahun, sedangkan di Thailand satu institusi ada program SMK, diploma, bahkan sampai sarjana. "Karakteristik siswa di Thailand juga cukup berbeda. Mereka yang masuk SMK lebih memilih untuk melanjutkan ke program diploma atau sarjana," katanya.
Ke depan, kata Anti, dalam rencana aksi diantaranya akan ada kerja sama pembelajaran khususnya pada bidang kejuruan yang bersifat produktif melalui sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang akan dikoordinasikan oleh SEAMOLEC.
Jumat, 05 Maret 2010
Mendiknas, Buka Edukasi Kompas Gramedia Fair
Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membuka secara
resmi pameran edukasi Kompas Gramedia Fair Jakarta dengan...
tema "Books is The Power of Happiness", yang digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Selasa (23/2) siang.
Mendiknas dalam sambutannya mengatakan, pengembangan keterjangkauan pendidikan terkait dengan biaya pendidikan mulai dari biaya langsung seperti SPP sampai dengan uang saku. Oleh karena itu, kata Mendiknas, mengembangkan buku yang murah adalah bagian dari membangun keterjangkauan. "Kita pun akan bekerjasama dengan para penerbit untuk memproduksi dan mencetak buku-buku yang bisa terjangkau," katanya.
Lanjutnya, buku adalah suatu hal yang luar biasa, buku adalah gudang
ilmu dan buku adalah guru kehidupan."Ada tiga guru, kehidupan itu
sendiri, orang-orang yang bijak, dan siapa saja bisa jadi guru,
memberi inspirasi bagi orang lain," katanya.
Mendiknas juga menyampaikan usai membuka pameran, Kementerian
Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merintis taman bacaan
masyarakat (TBM) berbasis masyarakat di pusat perbelanjaan atau mall. Sarana pendidikan untuk menjangkau para pengunjung mall ini mengusung branding TBM@mall.
Pada kesempatan sama, Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (Dir Dikmas Ditjen PNFI)
Kemendiknas Ella Yulaelawati, menambahkan, fasilitas ini akan
dilengkapi dengan kid corner atau pojok anak sebagai balai belajar
bersama. Selain itu, dapat dijadikan sebagai galeri untuk anak-anak
yang belajar di luar sekolah memajang hasil karyanya. "Murid sekolah
rumah yang belajar di komunitas home schooling bisa pajangkan
karyanya di situ dan juga bisa untuk anak-anak usia dini untuk
belajar. Jadi segala bentuk pembelajaran yang lebih instan," katanya.
Pemilihan buku-buku koleksi TBM@mall disesuaikan gaya hidup para
pengunjung mall. Buku-bukunya bersifat lebih instan, menarik, dan
berisi rujukan-rujukan informasi untuk pembelajaran sepanjang hayat.
"Di samping itu kita juga memahami ada komunitas-komunitas khusus.
Bukan berarti hanya memikirkan untuk komunitas gaya hidup mall itu,
tetapi kita juga akan melengkapi dengan TBM untuk di tempat tunggu
sopir," ujarnya.
Ella menyebutkan, rintisan TBM@mall akan dimulai di lima pengelola
pusat perbelanjaan di Jakarta. Selain itu, kata dia, akan dirintis
pula di Serang, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan. "Kita akan ada
MoU dengan pengelola pusat perbelanjaan dan sedang akan dirintis,"
katanya.
Kemendiknas, kata Ella, akan memfasilitasi dalam bentuk dana stimulan dan bekerjasama dengan sponsor. Dia menyebutkan, untuk rintisan TBM disediakan dana hibah Rp 70 juta, sedangkan jika dilengkapi dengan pembelajaran komunitas dan aktivitas-aktivitas lain disediakan dana Rp 200 juta, ujarnya.
Mengenai kriteria mall, Ella mengatakan tidak ada kriteria khusus.
Hanya, dibutuhkan mall yang berkomitmen dan memiliki pengurus yang
mampu mengelola taman bacaan tersebut.
Sampai saat ini, kata Ella, di Jakarta baru lima mall yang setuju
bekerjasama dengan Kemendiknas membuat taman bacaan. Mengenai kapan pastinya taman bacaan tersebut diresmikan, Ella menjawab, "Insya allah saat Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional).
resmi pameran edukasi Kompas Gramedia Fair Jakarta dengan...
tema "Books is The Power of Happiness", yang digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Selasa (23/2) siang.
Mendiknas dalam sambutannya mengatakan, pengembangan keterjangkauan pendidikan terkait dengan biaya pendidikan mulai dari biaya langsung seperti SPP sampai dengan uang saku. Oleh karena itu, kata Mendiknas, mengembangkan buku yang murah adalah bagian dari membangun keterjangkauan. "Kita pun akan bekerjasama dengan para penerbit untuk memproduksi dan mencetak buku-buku yang bisa terjangkau," katanya.
Lanjutnya, buku adalah suatu hal yang luar biasa, buku adalah gudang
ilmu dan buku adalah guru kehidupan."Ada tiga guru, kehidupan itu
sendiri, orang-orang yang bijak, dan siapa saja bisa jadi guru,
memberi inspirasi bagi orang lain," katanya.
Mendiknas juga menyampaikan usai membuka pameran, Kementerian
Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merintis taman bacaan
masyarakat (TBM) berbasis masyarakat di pusat perbelanjaan atau mall. Sarana pendidikan untuk menjangkau para pengunjung mall ini mengusung branding TBM@mall.
Pada kesempatan sama, Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (Dir Dikmas Ditjen PNFI)
Kemendiknas Ella Yulaelawati, menambahkan, fasilitas ini akan
dilengkapi dengan kid corner atau pojok anak sebagai balai belajar
bersama. Selain itu, dapat dijadikan sebagai galeri untuk anak-anak
yang belajar di luar sekolah memajang hasil karyanya. "Murid sekolah
rumah yang belajar di komunitas home schooling bisa pajangkan
karyanya di situ dan juga bisa untuk anak-anak usia dini untuk
belajar. Jadi segala bentuk pembelajaran yang lebih instan," katanya.
Pemilihan buku-buku koleksi TBM@mall disesuaikan gaya hidup para
pengunjung mall. Buku-bukunya bersifat lebih instan, menarik, dan
berisi rujukan-rujukan informasi untuk pembelajaran sepanjang hayat.
"Di samping itu kita juga memahami ada komunitas-komunitas khusus.
Bukan berarti hanya memikirkan untuk komunitas gaya hidup mall itu,
tetapi kita juga akan melengkapi dengan TBM untuk di tempat tunggu
sopir," ujarnya.
Ella menyebutkan, rintisan TBM@mall akan dimulai di lima pengelola
pusat perbelanjaan di Jakarta. Selain itu, kata dia, akan dirintis
pula di Serang, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan. "Kita akan ada
MoU dengan pengelola pusat perbelanjaan dan sedang akan dirintis,"
katanya.
Kemendiknas, kata Ella, akan memfasilitasi dalam bentuk dana stimulan dan bekerjasama dengan sponsor. Dia menyebutkan, untuk rintisan TBM disediakan dana hibah Rp 70 juta, sedangkan jika dilengkapi dengan pembelajaran komunitas dan aktivitas-aktivitas lain disediakan dana Rp 200 juta, ujarnya.
Mengenai kriteria mall, Ella mengatakan tidak ada kriteria khusus.
Hanya, dibutuhkan mall yang berkomitmen dan memiliki pengurus yang
mampu mengelola taman bacaan tersebut.
Sampai saat ini, kata Ella, di Jakarta baru lima mall yang setuju
bekerjasama dengan Kemendiknas membuat taman bacaan. Mengenai kapan pastinya taman bacaan tersebut diresmikan, Ella menjawab, "Insya allah saat Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional).
Kemendiknas Gelar RDP dengan Komisi I DPR RI
Kementerian pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP)...
yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika bersama 11 Instansi pemerintah dengan anggota komisi I DPR RI tentang Evaluasi Kinerja dan Keberadaan Atase Teknis di Luar Negeri yang dilaksanakan pada Kamis, (17/02) pekan lalu.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja pada tanggal 13 Desember antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya membahas mengenai keberadaan Atase Pertahanan dan Atase Teknis yang memutuskan bahwa akan menjadwalkan RDP dengan Sesjen-Sesjen Kementerian yang mempunyai atase teknis dan perwakilan RI diluar negeri.
Tujuan RDP kali ini adalah untuk mencari konsep rumusan yang tepat mengenai perwakilan RI diluar negeri, dalam hal atase pertahanan dan atase teknis, dengan istilah rightsizing yang artinya mencari sesuatu rumusan yang tepat dan baik. "Tepat disini menurut komisi I yaitu perwakilan RI yang berupa atase-atase tersebut baik atase pertahanan maupun teknis bisa berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya penghamburan anggaran maupun inefisiensi dari anggaran itu sendiri dan tentunya kami berharap bahwa penempatan-penempatan dari atase tersebut bisa bersifat proporsional artinya bisa tepat guna karena ini akan menyangkut dengan masalah anggaran", kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Dalam RDP, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika memaparkan bahwa sampai saat ini terdapat 13 atase pendidikan yang tersebar di 13 negara dimana mahasiswa disana jumlahnya relatif cukup besar dengan total maksimal mahasiswa sekitar 20.000 orang.
Dodi Nandika juga menjelaskan tugas pokok atase yaitu: Pertama, melakukan kerjasama secara luas dibidang pendidikan, penelitian dan iptek, termasuk didalamnya menjadi pelayan untuk berbagai pelaksanaan konfrensi internasional seperti dengan Seameo, Unesco dll.
"Kedua, untuk mendorong dan melayani pengembangan pendidikan Bahasa Indonesia baik diberbagai perguruaan tinggi negeri maupun di Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) bahkan disekolah kita di luar negeri. Ketiga, menghimpun berbagai masukan dan perkembangan pendidikan diberbagai negara yang ditempati", tambah Dodi Nandika.
"Kemudian, keempat, senantiasa terus mengikuti berbagai perkembangan dibidang pendidikan khususnya menjadi bagian dari perjanjian kita dalam lingkup SEAMEO, ASEAN, UNESCO, UNICEF dan lainnya. Yang kelima adalah membina masyarakat Indonesia dimana para pelajar sangat banyak diluar negeri yang sedang belajar disana itu memerlukan berbagai layanan-layanan dan membantu KBRI dalam hal ini", lanjutnya.
"Keenam yaitu ada 12 sekolah kita / sekolah Indonesia di KBRI, ini tidak hanya menerima putra-putri Indonesia, tapi juga banyak warga-warga setempat juga ikut belajar disekolah-sekolah kita di luar negeri. Yang terakhir dengan kementerian selalu sinergi dalam memberikan informasi kebijakan dan lain lain", jelasnya.
Dengan adanya kerjasama Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI, maka dinamika dan tantangan pendidikan semakin berkembang dan meningkat.
Hal ini disampaikan oleh Dodi Nandika, saat memaparkan paparannya dengan mengatakan bahwa "perkembangan saat ini alhamdulillah dinamika dan tantangan pendidikan semakin meningkat seiring dengan makin banyaknya konvensi-konvensi internasional dibidang pendidikan, kita mengetahui ada (Milenium Development Goals) MDGs dan pendidikannya, SEAMEO, Dakar Convention, pendidikan untuk semua, kemudian juga ada UNESCO, ada kewajiban kita untuk pendidikan sepanjang hayat dan lainnya. saya kira ini semakin dinamis dan saya bersyukur bekerjasama dengan Deplu dan KBRI alhamdulillah ini semakin berkembang".
Dodi Nandika juga mengatakan bahwa indikator yang dilakukan dalam pengukuran kinerja para atase pendidikan yaitu: Pertama, mereka dipaksa memperkuat kerjasama perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi luar negeri supaya kita dapat terus mengikuti perkembangan mutu pendidikan kita. Kedua, jumlah sekolah mitra ini juga menjadi perhatian bagi atase kita untuk terus mengawal dan membina mereka agar terjadi pertukaran informasi, pertukaran siswa, guru, kepala sekolah, dll.
Ketiga, mereka juga melayani pengajaran bahasa indonesia diberbagai tempat di KBRI maupun diluar KBRI. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita mempromosikan budaya kita melalui program yang disebut dengan program darmasiswa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan sedikit dana untuk living cost saja di Indonesia agar mereka bisa belajar bahasa, tarian, seni, musik. Sehingga sangat banyak sekali pesertanya, dan tahun ini hampir 500 orang. Berikutnya indikator yang kita canangkan setiap tahun yang berhubungan dengan atase adalah bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Multirateral, Bilateral, khususnya yang sudah permanen di UNESCO, UNICEF, ASEAN dan diberbagai wahana itu, jelas Dodi Nandika.
Pada RDP kali ini menghasilkan rancangan kesimpulan yang menyatakan bahwa Komisi I DPR RI memandang perlu agar pemerintahan melakukan harmonisasi peraturan yang ada terkait dengan penempatan dan pelaksanaan berbagai fungsi atase teknis dan atase pertahanan, serta pejabat perbantuan lainnya, termasuk penerapan tertib administrasi keuangan berikut tugas dan fungsi yang diemban masing-masing lembaga/instansi, agar tercipta sinergi dari berbagai potensi nasional yang ada demi terselenggaranya kepentingan nasional RI. Lebih lanjut, komisi I DPR RI memandang bahwa upaya rightsizing atase pertahanan dan berbagai atase teknis lainnya diharapkan tidak akan mengganggu kinerja dalam pencapaian misi yang ditugaskan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan proporsionalitas.
RDP di ikuti oleh Anggota komisi I DPR RI dan 12 Instansi Pemerintah antara lain Sekjen Kementerian Luar negeri, Sekjen Kementerian Pertahanan, Sekjen Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional, Sekjen Kementerian Budaya dan Pariwisata, Irjen Kementerian Perhubungan, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Kehutanan, Sekjen Kementerian Naker dan Trans, Deputi I BIN, Kepala Badan Litbang Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM.
yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika bersama 11 Instansi pemerintah dengan anggota komisi I DPR RI tentang Evaluasi Kinerja dan Keberadaan Atase Teknis di Luar Negeri yang dilaksanakan pada Kamis, (17/02) pekan lalu.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja pada tanggal 13 Desember antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya membahas mengenai keberadaan Atase Pertahanan dan Atase Teknis yang memutuskan bahwa akan menjadwalkan RDP dengan Sesjen-Sesjen Kementerian yang mempunyai atase teknis dan perwakilan RI diluar negeri.
Tujuan RDP kali ini adalah untuk mencari konsep rumusan yang tepat mengenai perwakilan RI diluar negeri, dalam hal atase pertahanan dan atase teknis, dengan istilah rightsizing yang artinya mencari sesuatu rumusan yang tepat dan baik. "Tepat disini menurut komisi I yaitu perwakilan RI yang berupa atase-atase tersebut baik atase pertahanan maupun teknis bisa berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya penghamburan anggaran maupun inefisiensi dari anggaran itu sendiri dan tentunya kami berharap bahwa penempatan-penempatan dari atase tersebut bisa bersifat proporsional artinya bisa tepat guna karena ini akan menyangkut dengan masalah anggaran", kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Dalam RDP, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika memaparkan bahwa sampai saat ini terdapat 13 atase pendidikan yang tersebar di 13 negara dimana mahasiswa disana jumlahnya relatif cukup besar dengan total maksimal mahasiswa sekitar 20.000 orang.
Dodi Nandika juga menjelaskan tugas pokok atase yaitu: Pertama, melakukan kerjasama secara luas dibidang pendidikan, penelitian dan iptek, termasuk didalamnya menjadi pelayan untuk berbagai pelaksanaan konfrensi internasional seperti dengan Seameo, Unesco dll.
"Kedua, untuk mendorong dan melayani pengembangan pendidikan Bahasa Indonesia baik diberbagai perguruaan tinggi negeri maupun di Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) bahkan disekolah kita di luar negeri. Ketiga, menghimpun berbagai masukan dan perkembangan pendidikan diberbagai negara yang ditempati", tambah Dodi Nandika.
"Kemudian, keempat, senantiasa terus mengikuti berbagai perkembangan dibidang pendidikan khususnya menjadi bagian dari perjanjian kita dalam lingkup SEAMEO, ASEAN, UNESCO, UNICEF dan lainnya. Yang kelima adalah membina masyarakat Indonesia dimana para pelajar sangat banyak diluar negeri yang sedang belajar disana itu memerlukan berbagai layanan-layanan dan membantu KBRI dalam hal ini", lanjutnya.
"Keenam yaitu ada 12 sekolah kita / sekolah Indonesia di KBRI, ini tidak hanya menerima putra-putri Indonesia, tapi juga banyak warga-warga setempat juga ikut belajar disekolah-sekolah kita di luar negeri. Yang terakhir dengan kementerian selalu sinergi dalam memberikan informasi kebijakan dan lain lain", jelasnya.
Dengan adanya kerjasama Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI, maka dinamika dan tantangan pendidikan semakin berkembang dan meningkat.
Hal ini disampaikan oleh Dodi Nandika, saat memaparkan paparannya dengan mengatakan bahwa "perkembangan saat ini alhamdulillah dinamika dan tantangan pendidikan semakin meningkat seiring dengan makin banyaknya konvensi-konvensi internasional dibidang pendidikan, kita mengetahui ada (Milenium Development Goals) MDGs dan pendidikannya, SEAMEO, Dakar Convention, pendidikan untuk semua, kemudian juga ada UNESCO, ada kewajiban kita untuk pendidikan sepanjang hayat dan lainnya. saya kira ini semakin dinamis dan saya bersyukur bekerjasama dengan Deplu dan KBRI alhamdulillah ini semakin berkembang".
Dodi Nandika juga mengatakan bahwa indikator yang dilakukan dalam pengukuran kinerja para atase pendidikan yaitu: Pertama, mereka dipaksa memperkuat kerjasama perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi luar negeri supaya kita dapat terus mengikuti perkembangan mutu pendidikan kita. Kedua, jumlah sekolah mitra ini juga menjadi perhatian bagi atase kita untuk terus mengawal dan membina mereka agar terjadi pertukaran informasi, pertukaran siswa, guru, kepala sekolah, dll.
Ketiga, mereka juga melayani pengajaran bahasa indonesia diberbagai tempat di KBRI maupun diluar KBRI. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita mempromosikan budaya kita melalui program yang disebut dengan program darmasiswa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan sedikit dana untuk living cost saja di Indonesia agar mereka bisa belajar bahasa, tarian, seni, musik. Sehingga sangat banyak sekali pesertanya, dan tahun ini hampir 500 orang. Berikutnya indikator yang kita canangkan setiap tahun yang berhubungan dengan atase adalah bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Multirateral, Bilateral, khususnya yang sudah permanen di UNESCO, UNICEF, ASEAN dan diberbagai wahana itu, jelas Dodi Nandika.
Pada RDP kali ini menghasilkan rancangan kesimpulan yang menyatakan bahwa Komisi I DPR RI memandang perlu agar pemerintahan melakukan harmonisasi peraturan yang ada terkait dengan penempatan dan pelaksanaan berbagai fungsi atase teknis dan atase pertahanan, serta pejabat perbantuan lainnya, termasuk penerapan tertib administrasi keuangan berikut tugas dan fungsi yang diemban masing-masing lembaga/instansi, agar tercipta sinergi dari berbagai potensi nasional yang ada demi terselenggaranya kepentingan nasional RI. Lebih lanjut, komisi I DPR RI memandang bahwa upaya rightsizing atase pertahanan dan berbagai atase teknis lainnya diharapkan tidak akan mengganggu kinerja dalam pencapaian misi yang ditugaskan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan proporsionalitas.
RDP di ikuti oleh Anggota komisi I DPR RI dan 12 Instansi Pemerintah antara lain Sekjen Kementerian Luar negeri, Sekjen Kementerian Pertahanan, Sekjen Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional, Sekjen Kementerian Budaya dan Pariwisata, Irjen Kementerian Perhubungan, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Kehutanan, Sekjen Kementerian Naker dan Trans, Deputi I BIN, Kepala Badan Litbang Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM.
SMA 1 Metro Lampung Juara I Olimpiade Geografi
SMA Metro Lampung keluar sebagai juara pertama dalam Olimpiade Geografi Nasional...
Tingkat SMA 2010 yang diselenggarakan oleh Fakultas Geografi UGM. Dengan juru bicara Imron Tim SMA 1 Metro berhasil mengungguli 9 besar lainnya, dan berhak atas hadiah Rp 3 Juta serta trofi Menteri Pendidikan Nasioanl (Mendiknas).
Sementara itu, peringkat kedua ditempati oleh SMA N I Surakarta. Berikutnya, posisi ketiga diduduki SMA I Banjarnegara, masing-masing memperoleh hadiah uang Rp 2,5 juta, trofi Gubernur DIY dan Rp 2 juta, trofi Rektor UGM.
Olimpiade yang bertajuk “Geografi dalam Konstelasi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan” ini diikuti oleh 70 tim dari 48 SMA di Indonesia. Setiap tim terdiri atas dua orang. Kegiatan digelar pada 10-11 Februari 2010 di Fakultas Geografi UGM.
Saddam Husien selaku humas olimpiade menjelaskan penentuan pemenang didasarkan atas perolehan skor akumulatif dari beberapa kriteria penilaian. Penilaian pertama dilihat dari isi makalah dan poster yang dikirimkan oleh peserta. Selanjutnya, dari perolehan skor saat ujian tulis, presentasi, dan studi kasus. “Saat presentasi, yang dinilai tidak hanya esensi dari makalah, tetapi juga dinilai dari cara penyampaian di depan umum serta respon yang disampaikan pada saat studi kasus,” jelasnya, Kamis (11/2), di Fakultas Geografi UGM.
“Perlu diketahui bahwa peraih peringkat pertama berhak masuk UGM tanpa tes serta dibebaskan biaya pendidikan sampai 4 tahun,” tambah Saddam.
Pendaftaran SNMPTN Online Dibuka 2 Mei 2010
\Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri...(SNMPTN) Tahun 2010 untuk pertama kalinya akan menerapkan sistem pendaftaran secara online melalui internet. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 2 Mei 2010 pukul 08.00 WIB sampai dengan 31 Mei 2010 pukul 16.00 WIB. Adapun pendaftaran susulan online bagi lulusan yang mengikuti Ujian Nasional Ulangan dilaksanakan pada 10-12 Mei 2010.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sistem pendaftaran secara online yang merupakan kerjasama panitia SNMPTN dengan Bank Mandiri adalah sebuah terobosan yang bagus. "Kita mendorong betul karena dengan model-model seperti ini adik-adik kita yang berada jauh dari pusat keramaian dan dari pusat perkotaan memiliki akses yang sama dan lebih efisien," katanya usai menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) antara Panitia SNMPN dengan Bank Mandiri di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Senin (15/2/2010).
Penandatanganan MoU untuk meyediakan layanan sistem pembayaran SNMPTN tahun 2010 dilakukan oleh Ketua Umum Panitia SNMPTN 2010 Herry Suhardiyanto dan Direktur Institusional Banking Bank Mandiri Abdul Rachman. Turut menyaksikan penandatangan Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Ka MRPTNI) Musliar Kasim. Kerjasama ini melibatkan 57 PTN di seluruh Indonesia
Herry mengatakan, sejak 2008 SNMPTN merupakan satu-satunya pola seleksi masuk PTN di Indonesia yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh PTN di Indonesia dalam satu sistem nasional yang terpadu. Dia menjelaskan, salah satu bentuk perbaikan dan penyempurnaan yang dilaksanakan adalah diterapkannya sistem pendaftaran secara online penuh untuk pertama kalinya. "Jumlah pendaftar SNMPTN diperkirakan 450.000 orang," katanya.
Herry menyampaikan, persyaratan bagi peserta ujian SNMPTN 2010 adalah lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2008, 2009, dan 2010, sehat dan tidak buta warna bagi program studi tertentu. Sementara, lanjut dia, persyaratan penerimaan perguruan tinggi adalah lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, lulus SNMPTN 2010, sehat dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima. "Pendaftaran akan dilaksanakan secara online melalui internet dan dapat dilaksanakan dari manapun mulai 2 Mei 2010," katanya.
Lebih lanjut Rektor Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan tata cara pendaftaran SNMPTN 2010 secara online. Calon peserta membayar biaya ujian di BANK MANDIRI melalui loket/ATM/internet banking. Setelah melakukan pembayaran, kata dia, calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi nomor identitas calon peserta dan pin SNMPTN sepanjang 16 karakter. "Nomor identitas dan pin SNMPTN ini bersifat sangat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan pada orang lain," katanya.
Langkah selanjutnya, kata Herry, calon peserta melakukan pendaftaran secara online melalui internet di laman SNMPTN 2010. Situs resmi SNMPTN 2010 adalah www.snmptn.ac. id. Segala informasi mengenai SNMPTN 2010 dapat diakses melalui situs web tersebut. Setelah melakukan pendaftaran secara online, calon peserta akan menerima Kartu Bukti Pendaftaran yang telah dibubuhi materai dan telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda Peserta SNMPTN 2010. Kartu ini harus dibawa ketika mengikuti ujian.
Peserta ujian, lanjut Herry, dapat memilih program studi di setiap PTN di luar wilayah tempat peserta mengikuti ujian. Tempat ujian tidak merupakan kriteria penerimaan, sehingga peserta ujian tidak perlu mengikuti ujian di tempat program studi atau PTN yang menjadi pilihannya. Peserta dapat memilih lokasi ujian yang dikehendaki.
Adapun biaya pendaftaran SNMPTN 2010 tidak berubah dibandingkan SNMPTN 2009. Untuk kelompok ujian IPA/IPS Rp 150.000, 00, sedangkan untuk kelompok ujian IPC Rp 175.000,00.
Ujian tulis SNMPTN 2010 untuk ujian tes potensi akademik (TPA) dan tes bidang studi dasar dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2010 , sedangkan ujian tes bidang studi IPA dan tes bidang studi IPS pada Kamis, 17 Juni 2010. "Ujian dan tes keterampilan pada Jumat dan Sabtu, 18 dan 19 Juni 2010," ujar Herry.
Hasil ujian diumumkan melalui website SNMPTN 2010 pada Sabtu, 17 Juli 2010 dapat diakses mulai pukul 00.00 WIB. Alamat panitia pelaksana SNMPTN 2010 di Gedung Andi Hakim Nasoetion Rektorat IPB lantai 2 Kampus IPB Darmaga, Bogor, telepon (0251) 8622634, 8622635, fax. (0251) 8622708, surel (email) panitia@snmptn. ac.id.
Kemendiknas Akan Evaluasi Seleksi Mandiri PTN
JAKARTA, – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan evaluasi seleksi penerimaan mahasiswa baru...
yang dilakukan mandiri oleh beberapa perguruan tinggi.
Menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal," review penerimaan mahasiswa baru itu dilakukan agar seluruh anak Indonesia dimudahkan mendaftar dan mengikuti tes di perguruan tinggi negeri," katanya, usai rapat anggaran di Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (8/2).
Pengkajian juga dimaksudkan untuk melihat apakah penerimaan mahasiswa itu dilakukan secara transparan dengan biaya yang mudah dijangkau atau tidak. Beberapa perguruan tinggi besar seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) mengaku kalau biaya pendaftaran yang mereka tetapkan sudah terjangkau.
“Pengakuan mereka akan dilihat lagi untung ruginya, dan apakah tujuanya sama dengan SNMPTN (Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri) yang menjangkau seluruh anak Indonesia atau tidak,” katanya.
Nantinya, jika perguruan tinggi masih diperbolehkan membuka pintu penerimaan, pemerintah akan mereview berapa persentase calon mahasiswa yang sebaiknya diterima.
Kalaupun pendaftar merasa keberatan dengan mahalnya biaya penerimaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri maka, calon mahasiswa dapat mengambil beasiswa masuk perguruan tinggi, bebas biaya pendaftaran serta mendapatkan uang perjalanan dari desa ke kota tempat ujian dan biaya untuk hidup dua hari dimana semua fasilitas gratis ini bisa diperoleh jika calon itu mengikuti SNMPTN.
yang dilakukan mandiri oleh beberapa perguruan tinggi.
Menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal," review penerimaan mahasiswa baru itu dilakukan agar seluruh anak Indonesia dimudahkan mendaftar dan mengikuti tes di perguruan tinggi negeri," katanya, usai rapat anggaran di Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (8/2).
Pengkajian juga dimaksudkan untuk melihat apakah penerimaan mahasiswa itu dilakukan secara transparan dengan biaya yang mudah dijangkau atau tidak. Beberapa perguruan tinggi besar seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) mengaku kalau biaya pendaftaran yang mereka tetapkan sudah terjangkau.
“Pengakuan mereka akan dilihat lagi untung ruginya, dan apakah tujuanya sama dengan SNMPTN (Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri) yang menjangkau seluruh anak Indonesia atau tidak,” katanya.
Nantinya, jika perguruan tinggi masih diperbolehkan membuka pintu penerimaan, pemerintah akan mereview berapa persentase calon mahasiswa yang sebaiknya diterima.
Kalaupun pendaftar merasa keberatan dengan mahalnya biaya penerimaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri maka, calon mahasiswa dapat mengambil beasiswa masuk perguruan tinggi, bebas biaya pendaftaran serta mendapatkan uang perjalanan dari desa ke kota tempat ujian dan biaya untuk hidup dua hari dimana semua fasilitas gratis ini bisa diperoleh jika calon itu mengikuti SNMPTN.
Indonesia Kirim Dosen Muda Untuk Mendalami Pendidikan Matematika Realistik di Belanda
Jakarta, Melalui program beasiswa Studeren in Nederland (StuNed), Indonesia mengirimkan 13 dosen muda...
untuk mendalami pendidikan matematika realistik selama 12 bulan di Freudenthal Institute, University of Utrecht, Belanda.
Para dosen dilepas secara resmi pada hari Jumat, (05/02) kemarin, oleh Marrik Bellen, Direktur Nuffic-Neso Indonesia didampingi oleh Direktur Ketenagaan Dikti Bapak Muchlas Samani di kantor Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta. Yang sebelumnya selama 8 bulan terakhir para dosen tersebut belajar bahasa Inggris dan mata kuliah dasar pada Program Magister Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana di Unsri Palembang sebanyak 7 orang dan di Unesa Surabaya sebanyak 6 orang.
Para dosen tersebut terdiri dari sepuluh orang perempuan dan tiga orang pria yang direkrut oleh Institut pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) ITB dari sepuluh universitas yang tersebar di Indonesia.
Program Master Pendidikan Matematika Realistik (PMR) atau International Master Program om Mathematics Education (IMPoME) adalah hasil kerjasama cost sharing antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Nuffic-Neso Indonesia. Setelah selesai mendalami pendidikan di Utrecht, mereka akan kembali ke Indonesia untuk melakukan penelitian selama enam bulan dan kegiatan penelitian ini akan dibiayai oleh beasiswa Dikti.
Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan matematika di sekolah dasar di Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada para dosen pendidikan matematika di lembaga pendidikan keguruan untuk mempelajari PMR atau Realistic Mathematics Education (RME) dinegeri asalnya Belanda, dimana salah satu ahlinya adalah Hans Freudenthal.
"Keikutsertaan peserta dalam program pendidikan ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Belanda, baik sebagai tempat referensi dan pengetahuan tentang pendidikan matematika. Ilmu dan pengalaman yang akan didapatkan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Matematika menjadi pelajaran yang mudah dimengerti dan menyenangkan." demikian sambutan Marrik Bellen, Direktur Nuffic-Neso Indonesia.
Program IMPoME ini merupakan kerjasama pertama antara Neso dan Dikti yang direncanakan berlangsung kurang lebih 5 tahun dengan tujuan utamanya adalah untuk mendukung program implementasi dan diseminasi PMRI yang telah tersebar di 18 provinsi yang terbukti dapat membuat anak menjadi senang dengan matematika yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran matematika di sekolah. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu program studi pendidikan matematika di Unesa dan Unsri karena dapat bekerjasama dengan University Utrecht yang merupakan universitas terbaik di belanda dan masuk di jajaran 50 besar dunia.
untuk mendalami pendidikan matematika realistik selama 12 bulan di Freudenthal Institute, University of Utrecht, Belanda.
Para dosen dilepas secara resmi pada hari Jumat, (05/02) kemarin, oleh Marrik Bellen, Direktur Nuffic-Neso Indonesia didampingi oleh Direktur Ketenagaan Dikti Bapak Muchlas Samani di kantor Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta. Yang sebelumnya selama 8 bulan terakhir para dosen tersebut belajar bahasa Inggris dan mata kuliah dasar pada Program Magister Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana di Unsri Palembang sebanyak 7 orang dan di Unesa Surabaya sebanyak 6 orang.
Para dosen tersebut terdiri dari sepuluh orang perempuan dan tiga orang pria yang direkrut oleh Institut pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) ITB dari sepuluh universitas yang tersebar di Indonesia.
Program Master Pendidikan Matematika Realistik (PMR) atau International Master Program om Mathematics Education (IMPoME) adalah hasil kerjasama cost sharing antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Nuffic-Neso Indonesia. Setelah selesai mendalami pendidikan di Utrecht, mereka akan kembali ke Indonesia untuk melakukan penelitian selama enam bulan dan kegiatan penelitian ini akan dibiayai oleh beasiswa Dikti.
Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan matematika di sekolah dasar di Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada para dosen pendidikan matematika di lembaga pendidikan keguruan untuk mempelajari PMR atau Realistic Mathematics Education (RME) dinegeri asalnya Belanda, dimana salah satu ahlinya adalah Hans Freudenthal.
"Keikutsertaan peserta dalam program pendidikan ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Belanda, baik sebagai tempat referensi dan pengetahuan tentang pendidikan matematika. Ilmu dan pengalaman yang akan didapatkan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Matematika menjadi pelajaran yang mudah dimengerti dan menyenangkan." demikian sambutan Marrik Bellen, Direktur Nuffic-Neso Indonesia.
Program IMPoME ini merupakan kerjasama pertama antara Neso dan Dikti yang direncanakan berlangsung kurang lebih 5 tahun dengan tujuan utamanya adalah untuk mendukung program implementasi dan diseminasi PMRI yang telah tersebar di 18 provinsi yang terbukti dapat membuat anak menjadi senang dengan matematika yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran matematika di sekolah. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu program studi pendidikan matematika di Unesa dan Unsri karena dapat bekerjasama dengan University Utrecht yang merupakan universitas terbaik di belanda dan masuk di jajaran 50 besar dunia.
Kemendiknas Minta Tertibkan Lembaga PNFI
Bandung, Rabu (3 Februari 2010)--Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) meminta untuk menertibkan lembaga-lembaga...di lingkungan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Semua aparat yang menangani PNFI diminta untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga itu bukan lembaga virtual. Lembaga yang hanya melaporkan nama lembaganya, tetapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Kemendiknas Hamid Muhammad saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Tahun 2010 di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2/2010).
"Tolong ini dicek betul. Kami betul-betul ingin menertibkan semua lembaga-lembaga PNFI agar PNFI bisa dipercaya, trusted, dan semua orang respect terhadap PNFI," kata Hamid dihadapan 500 orang peserta rakor.
Hamid menyampaikan, saat ini makin banyak animo masyarakat yang ingin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dia meminta agar keinginan masyarakat tersebut dikontrol. "Jangan asal memberikan izin untuk (mendirikan) PAUD sepanjang standar pelayanan minimal tidak terpenuhi," tegasnya.
Hamid menyebutkan, dari 29,8 juta anak usia 0-6 tahun separuhnya sudah terlayani. Dua pertiga dari jumlah tersebut, kata dia, dilayani oleh PAUD nonformal, sedangkan sepertiganya dilayani oleh PAUD formal seperti taman kanak-kanak dan raudhatul athfal. "Kita harus bersungguh-sungguh untuk menekankan layanan PAUD itu betul-betul memenuhi standar layanan minimal," katanya.
Hamid juga meminta untuk memantau proses pembelajaran dan kegiatan di lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan. Dia berharap, semua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan memastikan proses pembelajaran terjadi dan peserta didik benar-benar belajar. "Jangan sampai kita menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun, tetapi tidak memberikan pengalaman belajar yang benar kepada anak-anak kita," ujarnya.
Pembenahan lain yang perlu dilakukan, kata Hamid, adalah pada lembaga kursus dan pelatihan. Hamid menyebutkan, saat ini tercatat 11 ribu lebih lembaga kursus yang mengantongi nomor induk lembaga. "Masih akan kita verifikasi apakah lembaga ini betul-betul lembaga yang operasional dan bisa memberikan layanan pendidikan yang baik, tetapi yang ingin saya tekankan betul agar dipastikan sama seperti pada pendidikan kesetaraan, dipastikan bahwa kursus yang kita bina itu kursus yang kredibel," katanya.
Ke depan, kata Hamid, Kemendiknas hanya akan membina, mengembangkan, dan memfasilitasi lembaga-lembaga yang memenuhi persyaratan minimum. "Selebihnya lembaga-lembaga on off itu dikasih pilihan. Dibina lebih lanjut dua sampai tiga tahun sampai betul-betul memenuhi standar atau disarankan memilih bidang lain sebagai core bisnisnya, sehingga tidak mengganggu layanan lembaga kursus seperti yang kita harapkan ini,
Langganan:
Postingan (Atom)