Kementerian pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP)...
yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika bersama 11 Instansi pemerintah dengan anggota komisi I DPR RI tentang Evaluasi Kinerja dan Keberadaan Atase Teknis di Luar Negeri yang dilaksanakan pada Kamis, (17/02) pekan lalu.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja pada tanggal 13 Desember antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya membahas mengenai keberadaan Atase Pertahanan dan Atase Teknis yang memutuskan bahwa akan menjadwalkan RDP dengan Sesjen-Sesjen Kementerian yang mempunyai atase teknis dan perwakilan RI diluar negeri.
Tujuan RDP kali ini adalah untuk mencari konsep rumusan yang tepat mengenai perwakilan RI diluar negeri, dalam hal atase pertahanan dan atase teknis, dengan istilah rightsizing yang artinya mencari sesuatu rumusan yang tepat dan baik. "Tepat disini menurut komisi I yaitu perwakilan RI yang berupa atase-atase tersebut baik atase pertahanan maupun teknis bisa berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya penghamburan anggaran maupun inefisiensi dari anggaran itu sendiri dan tentunya kami berharap bahwa penempatan-penempatan dari atase tersebut bisa bersifat proporsional artinya bisa tepat guna karena ini akan menyangkut dengan masalah anggaran", kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Dalam RDP, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika memaparkan bahwa sampai saat ini terdapat 13 atase pendidikan yang tersebar di 13 negara dimana mahasiswa disana jumlahnya relatif cukup besar dengan total maksimal mahasiswa sekitar 20.000 orang.
Dodi Nandika juga menjelaskan tugas pokok atase yaitu: Pertama, melakukan kerjasama secara luas dibidang pendidikan, penelitian dan iptek, termasuk didalamnya menjadi pelayan untuk berbagai pelaksanaan konfrensi internasional seperti dengan Seameo, Unesco dll.
"Kedua, untuk mendorong dan melayani pengembangan pendidikan Bahasa Indonesia baik diberbagai perguruaan tinggi negeri maupun di Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) bahkan disekolah kita di luar negeri. Ketiga, menghimpun berbagai masukan dan perkembangan pendidikan diberbagai negara yang ditempati", tambah Dodi Nandika.
"Kemudian, keempat, senantiasa terus mengikuti berbagai perkembangan dibidang pendidikan khususnya menjadi bagian dari perjanjian kita dalam lingkup SEAMEO, ASEAN, UNESCO, UNICEF dan lainnya. Yang kelima adalah membina masyarakat Indonesia dimana para pelajar sangat banyak diluar negeri yang sedang belajar disana itu memerlukan berbagai layanan-layanan dan membantu KBRI dalam hal ini", lanjutnya.
"Keenam yaitu ada 12 sekolah kita / sekolah Indonesia di KBRI, ini tidak hanya menerima putra-putri Indonesia, tapi juga banyak warga-warga setempat juga ikut belajar disekolah-sekolah kita di luar negeri. Yang terakhir dengan kementerian selalu sinergi dalam memberikan informasi kebijakan dan lain lain", jelasnya.
Dengan adanya kerjasama Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI, maka dinamika dan tantangan pendidikan semakin berkembang dan meningkat.
Hal ini disampaikan oleh Dodi Nandika, saat memaparkan paparannya dengan mengatakan bahwa "perkembangan saat ini alhamdulillah dinamika dan tantangan pendidikan semakin meningkat seiring dengan makin banyaknya konvensi-konvensi internasional dibidang pendidikan, kita mengetahui ada (Milenium Development Goals) MDGs dan pendidikannya, SEAMEO, Dakar Convention, pendidikan untuk semua, kemudian juga ada UNESCO, ada kewajiban kita untuk pendidikan sepanjang hayat dan lainnya. saya kira ini semakin dinamis dan saya bersyukur bekerjasama dengan Deplu dan KBRI alhamdulillah ini semakin berkembang".
Dodi Nandika juga mengatakan bahwa indikator yang dilakukan dalam pengukuran kinerja para atase pendidikan yaitu: Pertama, mereka dipaksa memperkuat kerjasama perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi luar negeri supaya kita dapat terus mengikuti perkembangan mutu pendidikan kita. Kedua, jumlah sekolah mitra ini juga menjadi perhatian bagi atase kita untuk terus mengawal dan membina mereka agar terjadi pertukaran informasi, pertukaran siswa, guru, kepala sekolah, dll.
Ketiga, mereka juga melayani pengajaran bahasa indonesia diberbagai tempat di KBRI maupun diluar KBRI. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita mempromosikan budaya kita melalui program yang disebut dengan program darmasiswa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan sedikit dana untuk living cost saja di Indonesia agar mereka bisa belajar bahasa, tarian, seni, musik. Sehingga sangat banyak sekali pesertanya, dan tahun ini hampir 500 orang. Berikutnya indikator yang kita canangkan setiap tahun yang berhubungan dengan atase adalah bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Multirateral, Bilateral, khususnya yang sudah permanen di UNESCO, UNICEF, ASEAN dan diberbagai wahana itu, jelas Dodi Nandika.
Pada RDP kali ini menghasilkan rancangan kesimpulan yang menyatakan bahwa Komisi I DPR RI memandang perlu agar pemerintahan melakukan harmonisasi peraturan yang ada terkait dengan penempatan dan pelaksanaan berbagai fungsi atase teknis dan atase pertahanan, serta pejabat perbantuan lainnya, termasuk penerapan tertib administrasi keuangan berikut tugas dan fungsi yang diemban masing-masing lembaga/instansi, agar tercipta sinergi dari berbagai potensi nasional yang ada demi terselenggaranya kepentingan nasional RI. Lebih lanjut, komisi I DPR RI memandang bahwa upaya rightsizing atase pertahanan dan berbagai atase teknis lainnya diharapkan tidak akan mengganggu kinerja dalam pencapaian misi yang ditugaskan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan proporsionalitas.
RDP di ikuti oleh Anggota komisi I DPR RI dan 12 Instansi Pemerintah antara lain Sekjen Kementerian Luar negeri, Sekjen Kementerian Pertahanan, Sekjen Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional, Sekjen Kementerian Budaya dan Pariwisata, Irjen Kementerian Perhubungan, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Kehutanan, Sekjen Kementerian Naker dan Trans, Deputi I BIN, Kepala Badan Litbang Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM.
